Perusahaan Sekolah Dan Perusahaan Universitas

Pendidikan di negara ini sudah menjadi barang mahal. Sekolah menjadi lembaga bisnis yang bukan remang-remang, tetapi terang benderang dengan keangkuhannya.

Dengan dalih guru yang profesional dan bermutu, fasilitas yang lengkap, terintegrasi dengan sekolah luar negeri, sistem yang canggih, kurikulum serba unggul, serta jaminan lulusan laku di pasar kerja atau siap cetak menjadi wirausahawan, menjadi-jadi sekolah layaknya pasar transaksi ilmu dan pengetahuan.

Kiranya, azas “loe berani bayar gue kasih” bagi sang pengusaha pendidikan sudah berlaku. Sementara bagi orang tua peserta didik tidak menjadi masalah dengan ucapan pongahnya, “loe jual gue beli”. Akhirnya, bagi orang dengan penghasilan rendah, hanya mendapat peringatan: “orang miskin dilarang sekolah”.

Konyolnya, bukan hanya sekolah swasta yang berbuat demikian. Sekolah negeri sudah berani lebih gila dalam jor-joran mentargetkan uang masuk dan dana operasional pendidikan. Mulai dari mengukur penghasilan orang tua peserta didik sampai menimbang kekayaannya, agar dapat dianggap mampu membayar dan berani memberi kontribusi bagi sekolah. Tawar menawar besarnya uang masuk bukan menjadi hal asing lagi bagi setiap sekolah negeri.

Besarnya uang masuk bukan lagi ditentukan dari keberhasilan calon peserta didik menempati peringkat dalam tes masuk. Berbagai jenis dan tipe tes masuk disiapkan dengan tahapan gelombang dan variasi sistem pembayaran uang muka yang disesuaikan dengan “produk” yang ditawarkan.

Program Studi atau Jurusan tertentu dipromosikan paling laku (dibuat adanya kuota, rasio peminat terhadap jumlah kursi yang ada) dan prospek bagi alumninya. Sebuah fenomena keberhasilan “berjualan” di sekolahan daripada di pasar.

Sekolah atau Universitas melakukan “BCA” (banyak cari alasan) dengan memberi informasi berlaku sistem subsidi silang dalam menyelenggaraan pendidikan. Universitas menyerap dana dari masyarakat dengan cara demikian, dan tidak lagi dari sumber lain (misalnya, dana dari negara bukan utama untuk PTN).

Sebagai perusahaan sosial, Sekolah atau Universitas seharusnya tetap pada visi dan misinya yang bersifat sosial. Dana pendidikan bukan semuanya diambil dari murid atau mahasiswa. Penyelenggara Sekolah dan Universitas harus kreatif membangun dan memanfaat unit-unit bisnis yang ikut memberi kontribusi. Unit-unit tersebut juga menjadi ruang praktikum dan ladang praktik bagi murid dan mahasiswanya.

Sungguh ironis kalau sekolah rakyat atau universitas anak bangsa, tetapi menyelenggarakan pendidikan dengan mengoperasionalkan organisasinya layaknya sebuah perusahaan bisnis yang memakai faham melebihi kapitalis di negara asalnya.

Ulasan di atas membuat kita sadar akan praktek komersiliasi di sekolah dan pendidikan tinggi di negeri ini. Umum diketahui bahwa sumber dana pendidikan dari pemerintah dan SPP, namun dengan alasan-alasan yang dibuat buat, sekolah negeri pun ingin mendapatkan keuntugan dari para murid.

Saat sekolah telah menjadi sebuah bisnis, bukan lagi sebagai lembaga pengajaran dan pendidikan, melainkan lembaga komersiliasi di mana hanya orang berduit saja yang bisa sekolah, sementara jutaan kaum miskin putus sekolah. Maka sekolah telah menciptakan sekat sosial dan menjauhkan murid dari rasa empati.

Tetaplah bersekolah, tapi jangan melenceng dari tujuan hakiki sekolah didirikan.